Melalui Zoom Meeting : Pemprov PBD, Para Pakar dan Ahli Ekonomi Bisnis Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Grand Design Koperasi dan UKM Papua Barat Daya

Sorong, (OikoNews)-Papua Barat Daya adalah provinsi baru yang tentu saja menghadapi tantangan fundamental dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kokoh dan berkelanjutan.

Berbeda dengan provinsi induk yang telah memiliki sistem dan kelembagaan mapan, Papua Barat Daya harus memulai dari awal dalam hal tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Berangkat dari pemikiran inilah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si menyusun Grand Design Ekonomi Papua Barat Daya dengan mengajak dan melibatkan para pakar,  ahli ekonomi dan bisnis dari 3 lembaga perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, yakni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ( FEB Unpad) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (FEB UNCEN).

Kepada media ini, Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek menyampaikan bahwa dirinya mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) pada Rabu (18/03/2026) telah melangsungkan zoom meeting  Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Grand Design  Koperasi dan UKM Papua Barat Daya dengan para pakar dan ahli ekonomi dan bisnis dari tiga lembaga perguruan tinggi tersebut.

"Kami memulai langkah besar ini dengan melakukan pertemuan via zoom. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan saya dengan Tim Ahli Ekonomi dari FEB UGM dan koordinasi langsung dengan FEB Unpad dan FEB Uncen beberapa waktu lalu," jelas Dr Sellvyana di Sorong, Kamis (19/3).

Kegiatan ini, lanjut dia,  merupakan pertemuan kedua yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya. Doktor dibidang ekonomi ini pun menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat tersebut dilatarbelakangi oleh empat urgensi strategis:

Pertama, sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi persoalan mendasar pada sistem data dan kelembagaan ekonomi daerah.

"Data koperasi dan UMKM belum valid dan tidak terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berakibat pada lemahnya basis perencanaan pembangunan ekonomi," aku Sellvyana  yang dilantik sebagai Kadis Koperasi dan UKM oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu pada pertengahan Februari 2026.

Urgence strategis kedua,  adalah kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa koperasi belum berfungsi secara optimal.  "Banyak koperasi tidak aktif, manajemen lemah, dan kepercayaan masyarakat masih rendah," ujarnya.

Sementara itu, UMKM masih bergerak dalam skala subsisten dengan nilai tambah rendah dan akses pasar terbatas, sehingga belum mampu masuk ke dalam rantai nilai ekonomi modern.

Urgensi strategis ketiga, disparitas wilayah cukup tinggi dengan aktivitas ekonomi yang terpusat di Kota Sorong, sementara wilayah-wilayah seperti Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan masih tertinggal dalam akses dan pengembangan ekonomi.

Sedangkan urgensi strategis keempat, adalah terdapat berbagai program strategis nasional yang belum terintegrasi dengan baik di tingkat daerah, termasuk program Koperasi Merah Putih, Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta peluang dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Bappenas.

Menurutnya, rapat dengan para pakar dan ahli ekonomi dan bisnis ini, dimaksudkan untuk menjalin komunikasi awal dan membangun sinergi dengan mitra akademisi dari tiga perguruan tinggi terkemuka, yaitu UGM, UNPAD, dan UNCEN, dalam rangka penyusunan Grand Design pembangunan ekonomi daerah yang berfokus pada koperasi dan UMKM.

Secara spesifik, jelas Ekonom asal Papua Barat Daya ini, bahwa rapat tersebut bertujuan untuk; Menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan tim akademisi mengenai urgensi, arah, dan target penyusunan Grand Design;

Kemudian memetakan isu-isu strategis yang menjadi prioritas penanganan, meliputi kelemahan data dan basis perencanaan, revitalisasi koperasi, pengembangan rantai nilai UMKM, pengentasan disparitas wilayah, integrasi program pusat-daerah, serta peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi.

Tujuan lain dari rapat ini untuk merumuskan mekanisme koordinasi dan pola komunikasi antara tim konsultan akademisi dengan jajaran Dinas
Koperasi dan UKM serta OPD terkait lainnya;

Mendiskusikan model pendampingan jangka panjang yang tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi memastikan keberlanjutan implementasi Grand Design;

"Kemudian juga  bahwa tujuan rapat untuk menyiapkan langkah-langkah konkret dalam rangka mendukung persiapan audiensi dengan empat kementerian yaitu Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenperin, dan Bappenas, yang telah dijadwalkan dalam waktu dekat," terang  Dr Sellvyana Sangkek yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya.

Dr Sellvyana menjelaskan, dari rangkaian kegiatan rapat rencana penyusunan Grand Design ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan beberapa luaran strategis, antara lain:  Dokumen Grand Design Ekonomi Berbasis Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya yang implementatif dan operasional, bukan sekadar analisis akademik normatif;

Basis data terintegrasi koperasi dan UMKM yang valid dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; Policy papers untuk mendukung audiensi dan advokasi kebijakan ke tingkat pusat;

Roadmap pengembangan koperasi modern yang berfungsi sebagai aggregator UMKM; Rencana aksi tahunan (RAT) yang terukur dan
berkelanjutan.

"Selain itu skema pendampingan jangka panjang  yakni lebih dari 1 tahun, yang mencakup pembenahan sistem data, revitalisasi koperasi, pengembangan klaster dan rantai nilai, integrasi program kementerian, penguatan kapasitas OPD, serta monitoring implementasi,"ungkapnya.

Mengakgiri press realese-nya kepada media ini, Doktor Sellvyana  Sangkek  mengatakan ia  selaku Kadis Koperasi dan UKM yang memimpin jalannya rapat via zoom tersebut.

Beikut para pakar dan ahli ekonomi dan bisnis dari tiga perguruan terkemuka di Indonesia yang mengikuti rapat:

👉Universitas Cenderawasih (UNCEN): (1). Prof. Dr. Mesak Iek, S.E.,M.Si.,  (2). Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE.,MBA.,MTDev.,Dip.LED.,Ph.D

👉Universitas Gadjah Mada (UGM):
(1). Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D., (2). Prof. Catur Sugiyanto, MA.,
(3). Drs. Ahmad Jamli MA.

👉Universitas Padjajaran Bandung
(1).Budiono SE., MA., Ph.D., (2). Dr. Ferry Hadiyanto, SE., MA.

👉Koordinator Sekretariat Proyek:  Aria Marga SE. M.Si.

Menurut Dr. Sellvyana, rapat berjalan lancar dan dinamis. Para akademisi itu menyampaikan pemikiran-pemikiran konstruktif, sangat berbobot  untuk penyusunan Grand Design yang fokus pada koperasi dan UKM Papua Barat Daya .(*)

(Editor : Yosep Bifel)