Evaluasi Tim Nasional IDI: Papua Barat Daya Raih Skor 63,92, Siap Tingkatkan Kualitas Demokrasi Tahun 2026

Sorong (OikoNews) – Tim Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari Kemenko Polkam, Kemendagri, BPS, dan Bappenas melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian demokrasi Provinsi Papua Barat Daya. Hasil pengukuran IDI tahun 2025 menempatkan provinsi termuda  di Indonesia ini pada skor 63,92 atau masuk dalam kategori “sedang”. Evaluasi ini menjadi pijakan utama untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah pada pengukuran tahun 2026.

 

Kegiatan evaluasi  bertempat di  Swiss-Belhotel Sorong pada Kamis, 9 Juli 2026, dihadiri sejumlah pejabat tingkat pusat: Brigjen TNI Haryadi, S.E. (Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ketahanan Sosial Kemenko Polkam), Dr. Akbar Ali, M.Si. (Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri), Agus Prabowo (Statistisi Ahli Muda BPS RI), serta Maharani Clarencia (Perencana Ahli Madya Bappenas).

👉Hasil Pengukuran Pertama bagi Daerah Otonomi Baru

 

Brigjen TNI Haryadi menjelaskan, kehadiran tim nasional bertujuan mengevaluasi hasil IDI 2025 yang dirilis April 2026, guna merumuskan langkah perbaikan agar capaian tahun 2026 meningkat sesuai target pembangunan nasional.

 

“Pengukuran tahun 2025 merupakan yang pertama bagi provinsi Daerah Otonomi Baru, termasuk Papua Barat Daya. Hasil yang masih berada di kategori sedang menjadi catatan penting untuk segera dibenahi melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada wartawan.

 

Berdasarkan temuan evaluasi, sejumlah indikator menjadi perhatian utama: kebebasan berpendapat, penguatan lembaga demokrasi, kualitas pelayanan publik, serta kinerja DPRD. Terkait kebebasan berpendapat, Haryadi menegaskan hambatan tidak hanya datang dari aparat, melainkan juga terjadi di tengah masyarakat.

 

“Masih ditemui hambatan terhadap kebebasan berpendapat, baik dari aparat maupun antarmasyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas demokrasi, sehingga perlu segera diselesaikan bersama,” tegasnya.

 

Sementara itu, rendahnya nilai pelayanan publik disebabkan belum optimalnya pelaporan kinerja ke dalam sistem nasional yang menjadi dasar penilaian. “Jika bukti pelayanan tidak terdokumentasi dalam sistem, nilainya menjadi nol. Ini tentu sangat menurunkan capaian indeks,” tambahnya.

 

👉IDI Menjadi Indikator Kinerja Utama Gubernur

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si, menjelaskan penilaian IDI didasarkan pada tiga aspek utama—kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi—yang dijabarkan ke dalam 22 indikator terukur.

 

“Indeks Demokrasi Indonesia kini telah menjadi salah satu indikator kinerja utama Gubernur yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025,” jelas George kepada wartawan.

 

Ia menegaskan rendahnya nilai pelayanan publik bukan berarti pemerintah tidak bekerja, melainkan karena belum seluruh data aktivitas pelayanan diinput ke portal pengukuran nasional. “Saya yakin seluruh perangkat daerah sudah melayani masyarakat dengan baik. Yang harus diperbaiki adalah pelaporannya. Kami akan segera mengumpulkan seluruh SKPD dan OPD untuk memastikan semua data pelayanan tercatat dan tersistem dengan benar,” ujarnya.

 

Selain pelayanan publik, aspek lain yang akan diperkuat meliputi tingkat kesejahteraan masyarakat, kebebasan pers, dinamika politik, serta pembinaan dan kaderisasi partai politik. George sangat optimistis perbaikan menyeluruh pada indikator-indikator tersebut akan mengangkat skor IDI Papua Barat Daya ke kategori yang lebih baik pada pengukuran tahun mendatang.

 

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan terus mendorong peningkatan capaian demokrasi melalui rapat koordinasi, pemantauan, dan optimalisasi seluruh indikator penilaian. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar demokrasi di wilayah ini semakin berkualitas, merata, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)

Editor: Yosep Bifel