Dirut BPJS Kesehatan Paparkan Capaian Program: JKN Makin Kuat, Cetak SDM Sehat untuk Indonesia Hebat

Jakarta,( OikoNews)– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin menegaskan kedudukannya sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Setelah berjalan lebih dari satu dekade, program ini tidak hanya berhasil memperluas jangkauan akses layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutannya melalui penerapan tata kelola yang prima, kondisi keuangan yang kokoh, serta berbagai terobosan layanan yang semakin mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Berbagai capaian gemilang tersebut dipaparkan secara rinci oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam acara Paparan Publik Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2025 yang digelar pada Kamis, 2 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban lembaga kepada publik sekaligus bukti keterbukaan informasi atas seluruh pengelolaan Program JKN sepanjang tahun berjalan.

“Program JKN jauh lebih besar sekadar skema pembiayaan pelayanan kesehatan. Ia adalah pondasi utama bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat, berdaya, dan mampu bersaing di tingkat global. Ketika setiap warga dapat memperoleh pengobatan dan perawatan yang berkualitas tanpa harus terbebani biaya yang memberatkan, maka mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas diri, serta memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa dan negara,” tegas Pujo.

Hingga penutupan periode laporan pada 31 Desember 2025, jumlah peserta terdaftar dalam Program JKN telah menembus angka 282,7 juta jiwa, setara dengan cakupan sebesar 98,62 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Tingkat kepesertaan yang sangat luas ini sejalan dengan tingginya tingkat pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat lebih dari 725,3 juta kali kunjungan dan penggunaan layanan kesehatan, yang berarti rata-rata terjadi lebih dari 1,9 juta kali pemanfaatan setiap harinya di seluruh pelosok negeri.

“Angka-angka besar ini menjadi bukti nyata kepercayaan luar biasa yang diberikan masyarakat kepada Program JKN. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa layanan kesehatan bermutu kini sudah semakin dekat dan mudah dijangkau oleh seluruh peserta, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Di saat yang bersamaan, BPJS Kesehatan terus bergerak maju memperkuat transformasi digital di seluruh lini pelayanannya,” tambah Pujo.

Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan mengakses layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan, di antaranya melalui Aplikasi Mobile JKN yang terintegrasi penuh, layanan Administrasi Terpadu Melalui WhatsApp atau yang dikenal sebagai PANDAWA pada nomor layanan 08118165165, serta pusat layanan masyarakat Care Center 165 yang siap melayani sepanjang waktu. Kemudahan akses tersebut juga ditopang oleh jejaring mitra fasilitas kesehatan yang sangat luas, meliputi 23.770 unit Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 unit Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas penunjang kesehatan yang tersebar merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan program yang sangat masif ini juga ditopang oleh pengelolaan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat, amanah, dan akuntabel. Per akhir tahun 2025, nilai aset bersih DJS Kesehatan tercatat mencapai Rp30,04 triliun – jumlah yang cukup untuk menjamin pembayaran estimasi klaim pelayanan kesehatan selama 1,88 bulan dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Dari sisi hasil pengelolaan keuangan, perolehan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan serta strategi pengelolaan dana yang berorientasi jangka panjang demi keberlanjutan program.

Komitmen tinggi terhadap standar tata kelola terbaik juga tercermin dari serangkaian capaian prestasi yang diraih. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali meraih opini penilaian keuangan tertinggi yaitu Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) – ini merupakan ke-12 kalinya berturut-turut diraih sejak bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, serta ke-34 kalinya secara berkelanjutan sejak masa beroperasi sebagai PT Askes (Persero). Di samping itu, lembaga juga mencatat skor tinggi sebesar 97,67 dalam penilaian penerapan tata kelola organisasi, skor kematangan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) sebesar 4,01, skor 685 pada penilaian keunggulan kinerja berdasarkan kerangka Baldrige Excellence Framework, serta skor 80,48 pada Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Manfaat besar yang dibawa Program JKN ternyata tidak hanya dirasakan dalam sektor kesehatan semata, tetapi juga memberikan dampak luas yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), keberadaan Program JKN telah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto nasional hingga mencapai Rp129 triliun, berperan menciptakan sekitar 3,5 juta kesempatan kerja baru, serta memberikan efek berganda positif bagi perkembangan berbagai sektor pendukung, meliputi jasa kesehatan, industri pengolahan makanan dan minuman, hingga pelayanan sosial masyarakat.

Dampak perlindungan sosial yang luar biasa juga tercatat jelas: program ini telah berperan menyelamatkan status ekonomi sekitar 8,1 juta penduduk dari jurang kemiskinan pada periode pengamatan tahun 2018–2019, serta memberikan perlindungan bagi lebih dari 16 juta jiwa dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan yang tinggi. Kajian tersebut juga menegaskan bahwa setiap peningkatan cakupan kepesertaan sebesar satu persen mampu mendorong kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia hingga mencapai tiga tahun tambahan dan meningkatkan taraf produktivitas tenaga kerja nasional.

“Fakta ini membuktikan bahwa Program JKN adalah instrumen strategis utama negara dalam membangun sistem perlindungan sosial yang kokoh sekaligus penggerak produktivitas seluruh bangsa. Di sisi lain, kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa menjaga keberlanjutan program ini menjadi tugas utama ke depan, seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan dan standar pelayanan kesehatan masyarakat,” tambah Pujo.

Sepanjang tahun 2025, total biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung program tercatat mencapai Rp191,3 triliun – angka yang mengalami peningkatan wajar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sekitar 26,42 persen dialokasikan untuk menanggung pembiayaan kasus penyakit katastropik atau berat. Sebagian besar jenis penyakit ini sebenarnya dapat dicegah atau dikendalikan secara lebih dini melalui pembudayaan pola hidup sehat serta pemeriksaan kesehatan rutin. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat fokus pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, meningkatkan mutu pelayanan di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan, mengoptimalkan penagihan dan pengumpulan iuran kepesertaan, serta memperketat kendali biaya agar program tetap kokoh dan dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.

Ket Foto : Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito 

“Seluruh keberhasilan yang telah kita raih hari ini adalah buah dari semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen penuh untuk terus memperluas dan mempererat kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah, seluruh jaringan fasilitas kesehatan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Dengan Program JKN yang semakin kuat dan tangguh, kita optimis mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat seutuhnya – sebagai modal utama SDM unggul menuju Indonesia yang makin maju, mandiri, dan berdaya saing dunia,” ujar Pujo menutup penyampaiannya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan kembali amanah besar yang dipikul lembaga selaku pengelola dana publik yang bersumber dari iuran peserta, dukungan pemerintah, serta kontribusi pemberi kerja. “Seluruh pengelolaan harus senantiasa berlandaskan prinsip tata kelola terbaik, mengutamakan transparansi, akuntabilitas penuh, kehati-hatian yang tinggi, serta integritas tanpa kompromi. Acara paparan publik ini adalah bukti nyata keterbukaan kami sekaligus wujud pertanggungjawaban profesional kepada seluruh masyarakat,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan strategis yang perlu dihadapi secara bersama-sama ke depannya, terutama dalam hal menjaga ketahanan keuangan jangka panjang program, meningkatkan kualitas pelayanan yang makin prima, memastikan kepesertaan yang aktif dan tertib, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar manfaat perlindungan kesehatan ini terus terjaga dan dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai keberadaan dan penyelenggaraan Program JKN merupakan wujud pelaksanaan nyata amanah konstitusi negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam kurun waktu berjalan, mulai dari peningkatan mutu layanan, perluasan jangkauan akses hingga ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem tata kelola organisasi. Berbagai capaian positif tersebut perlu terus dipelihara dan diperkuat melalui sinergi yang makin erat dari seluruh pihak terkait agar Program JKN makin kokoh dan lestari.

Senada dengan hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa ketahanan dan keberlanjutan sistem pembiayaan merupakan kunci utama terwujudnya sistem kesehatan nasional yang tangguh, efisien, dan inklusif. “Pembiayaan kesehatan tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai beban anggaran semata, melainkan harus ditempatkan sebagai bentuk investasi strategis jangka panjang. Investasi ini akan membangun modal manusia yang sehat dan tangguh, meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi makro negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Telisa menambahkan bahwa penguatan ketahanan pembiayaan JKN perlu didukung melalui langkah reformasi sistem yang berlandaskan semangat gotong royong, peningkatan efisiensi di seluruh rantai pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang makin erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. “Melalui upaya bersama tersebut, Program JKN diharapkan senantiasa kuat dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pondasi kokoh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, makmur, dan berdaya saing tinggi menuju visi besar Indonesia Emas Tahun 2045,” tutupnya.(*)

Editor:Yosep Bifel