Raperda Teofani Dibahas Mendalam Melalui FGD, Pemerintah Maybrat Targetkan Penetapan Akhir November 2026

Intisari Berita :

Pemerintah Kabupaten Maybrat sedang melakukan penyempurnaan Raperda Teofani untuk mengatur kehidupan masyarakat Suku A3 (Ayamaru-Aitinyo-Aifat). Langkah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) guna memperkuat substansi regulasi tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Penyusunan peraturan ini memiliki makna strategis bagi masa depan masyarakat Suku A3, baik yang berada di Maybrat maupun di luar daerah. Selain Raperda Teofani, pemerintah daerah juga berkomitmen memfasilitasi dua agenda regulasi lainnya, yaitu reformasi budaya adat serta pelurusan sejarah masuknya Injil di Tanah A3, demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat setempat.

Sorong, (OikoNews) — Pemerintah Kabupaten Maybrat terus menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Teofani yang menjadi landasan pengaturan kehidupan masyarakat Suku A3 (Ayamaru‑Aitinyo‑Aifat). Penyempurnaan dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan tokoh adat, intelektual, birokrat, politisi, dan berbagai pemangku kepentingan masyarakat Maybrat, yang digelar di Hotel M Kriyad Kota Sorong pada Sabtu (24/10/2026).

Guru Besar Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A., mengapresiasi langkah pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan tersebut. Menurutnya, FGD ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Suku A3 untuk menyampaikan pemikiran dan masukan guna memperkuat substansi rancangan peraturan daerah.

“Pertemuan ini sangat penting bagi orang A3 karena membahas rancangan peraturan mengenai Teofani. Saya melihat kali ini pertemuannya sangat baik. Banyak tokoh hadir, baik junior maupun senior, dan semuanya memberikan pemikiran yang baik untuk penyempurnaan Raperda ini,” ujar Prof. Balthasar usai kegiatan.

Prof. Berth Kambuaya dan Wakil Bupati Maybrat Fernando Solossa saat diwawancarai awak media ini.(FOTO: Yosep Bifel)

Ia berharap setelah rancangan disempurnakan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemerintah segera melakukan sosialisasi hingga ke tingkat distrik dan kampung, agar masyarakat memahami isi peraturan beserta hak dan kewajiban mereka. Ia juga menegaskan bahwa peraturan ini memiliki makna strategis karena menyangkut masa depan masyarakat Suku A3, baik yang tinggal di Kabupaten Maybrat maupun yang tersebar di wilayah lain di Indonesia dan luar negeri.

Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Salossa, S.E., menjelaskan bahwa FGD merupakan tindak lanjut perayaan HUT ke‑75 Teofani, di mana tim kajian akademik dari Universitas Cenderawasih telah menyerahkan draf awal Raperda kepada pemerintah daerah. Kegiatan ini digelar untuk memperkaya dan memperkuat isi draf tersebut melalui masukan para peserta.

Tim 8 menyerahkan draf Teofani kepada Wabup selanjutnya Wabup menyerahkan draf tersebut kepada Prof Berth Kambuaya mewakili  Tim Asistensi Raperda Teofani dari Uncen Jayapura.(FOTO: Yosep Bifel)

“FGD ini kami inisiasi untuk memboboti draf yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Tim kajian akademik menyampaikan rancangan yang sudah disusun, kemudian mendapatkan masukan dari para sesepuh, intelektual, birokrat, politisi, dan anak‑anak A3 yang tersebar di Tanah Papua,” jelas Ferdinando.

Seluruh masukan yang terkumpul akan diolah tim penyusun menjadi draf akhir. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga telah menyepakati penyelenggaraan FGD tahap kedua dalam dua minggu ke depan yang akan melibatkan pimpinan dan anggota DPRK Maybrat. Pemerintah Kabupaten Maybrat menargetkan penetapan Perda Teofani paling lambat akhir November 2026, bersamaan dengan pembahasan paket peraturan daerah terkait APBD Tahun Anggaran 2027.

Dr.Bernard Sagrim, MM memberikan pandangan pendapat, masukan dalam FGD tersebut.

Dalam diskusi tersebut juga muncul tiga agenda utama regulasi untuk masyarakat Suku A3, yaitu Raperda Teofani, regulasi reformasi budaya dan adat Suku A3, serta regulasi pelurusan sejarah masuknya Injil di Tanah A3. Pemerintah daerah akan memfasilitasi kajian dan perumusan ketiga agenda tersebut agar menjadi produk hukum daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Origenes Nauw memberikan pandangan pendapat, masukan dalam FGD tersebut.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan penyelenggaraan Natal Suku A3 untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Ferdinando mengajak seluruh elemen masyarakat Suku A3, termasuk yang berada di luar daerah maupun luar negeri, untuk mendukung seluruh agenda strategis ini.

Dr.Jan Piet Mosso memberikan pandangan pendapat, masukan dalam FGD tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh adat, lima raja penerima mandat, mantan kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK beserta mantannya, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang terus berkolaborasi mendukung penyelesaian agenda‑agenda tersebut.

“ Ini merupakan kebutuhan masyarakat Maybrat sendiri. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Suku A3 di mana pun berada untuk bersama‑sama mendukung rencana aksi pemerintah daerah. Terima kasih kepada seluruh tokoh dan pemangku kepentingan yang terus berkolaborasi,” tutup Ferdinando.

Wabup Maybrat Fernando Solossa memberikan sambutan

FGD ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maybrat Ferdinandus Taa, S.H., M.Si. sebagai moderator, dan dihadiri sejumlah tokoh kunci antara lain Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A., Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Salossa, S.E., mantan Bupati Maybrat dua periode Dr. Drs. Bernard Sagrim, M.M., mantan Sekda Maybrat Drs. Agustinus Saa,M.Si., mantan Anggota DPRP Papua Barat 2 periode Origenes Nauw, SE.,M.Si., Anggota DPD RI Agustinus R.Kambuaya,S.IP.,M.Si., mantan Pj Bupati Sorong, Dr. Jan Piet Mosso,S.Sos., M.PA, Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Daya Viktor Salossa,ST.,S.Pd., MT.,  mantan Anggota DPRD Maybrat 2 periode Agustinus Tenau,S.Sos.,M.Si., Samuel Ase Bless,S.Si.,M.Si., man̈tan Kadis Kesehatan Papua Barat Daya, Dr.Naomi Nety Howay, S.Kes., M.Kes., Anggota MRP Papua Barat Daya Agustinus, Ketua Fopera Papua Barat Daya Yanto Ijie,ST, mantan Anggota DPD RI Sophia Maipauw,SE., Ibu Ratu Merry Isir serta tokoh masyarakat dan pejabat daerah lainnya yang kesemuanya tampil memberikan pokok pikiran mereka untuk pembobotan Raperda tersebut.(*)

Editor : Yosep Bifel