Pemkab Manokwari: Organisasi Perempuan Harus "Merdeka" dari Ketergantungan APBD, Bangun Kemandirian Berkelanjutan

Manokwari, (OikoNews) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari memanfaatkan momentum Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mendorong seluruh organisasi perempuan di daerah agar benar-benar "merdeka" dari ketergantungan terhadap bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diwujudkan melalui pengelolaan program yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sehingga kehadiran organisasi perempuan semakin kokoh dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Jefri Sahuburua, mewakili Bupati Manokwari secara resmi membuka kegiatan talkshow bertajuk "Merdeka dari Ketergantungan" yang digelar dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan tersebut, Jefri menyampaikan pesan penting dari Bupati Manokwari terkait posisi bantuan hibah pemerintah daerah.

 

Hibah Adalah Modal Awal, Bukan Tumpuan Utama

Jefri menegaskan bahwa bantuan hibah dari Pemkab Manokwari semestinya diposisikan sebagai stimulan atau bibit awal untuk memicu kemandirian organisasi, dan jangan dijadikan tumpuan utama yang justru memicu ketergantungan finansial yang berkepanjangan.

“Hibah adalah dukungan pemerintah agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Janganlah melihat hibah hanya sebagai bantuan yang harus dihabiskan, melainkan jadikanlah sebagai modal untuk membangun kegiatan-kegiatan yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Jefri menyampaikan pesan Bupati.

Pemberdayaan perempuan, lanjutnya, memegang peranan yang sangat krusial karena dampaknya dirasakan langsung pada pembangunan keluarga, masyarakat, hingga kemajuan daerah secara keseluruhan. “Perempuan bukan sekadar penerima manfaat atau objek pembangunan, melainkan penggerak utama atau subjek dalam sektor sosial, ekonomi, maupun pemerintahan,” tegasnya.

 

Ketergantungan Bukan Hanya Soal Uang, Tetapi Juga Pola Pikir

Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan organisasi perempuan tidak hanya bersumber dari masalah finansial semata, melainkan juga dari keterbatasan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Pemkab Manokwari terus berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai jalur, mulai dari pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, hingga literasi digital.

“Setiap organisasi harus mampu berdiri secara mandiri, mampu menciptakan inovasi, serta mengelola setiap modal yang ada secara produktif. Kami juga meminta seluruh penerima hibah untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” imbaunya.

 

Titik Balik Perubahan Pola Pikir

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manokwari, Alberthina Porulery, membenarkan bahwa ketergantungan secara programatik maupun finansial masih menjadi tantangan utama yang menghambat keberlanjutan organisasi perempuan di daerah.

 

Alberthina berharap momentum Bulan Kemerdekaan ini menjadi titik balik perubahan pola pikir para pengurus organisasi agar semakin adaptif, kreatif, dan inovatif dalam mengelola organisasinya. “Melalui forum ini, kita ingin bersama-sama membangun pola pikir yang mandiri serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang membawa kemajuan bagi organisasi maupun masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan talkshow ini dihadiri oleh para ketua dan bendahara organisasi perempuan calon penerima hibah se-Kabupaten Manokwari. Hadir pula sebagai narasumber Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Manokwari.(*)

Pewarta : Sarteis Way

Editor : Yosep Bifel