PAPEDA Summit 2026 Resmi Dibuka di Sorong: Membangun Masa Depan Tanah Papua Bersama Secara Berkelanjutan

Gubernur Elisa Kambu: Pembangunan Harus Menempatkan Manusia, Alam, dan Budaya Sebagai Satu Kesatuan

Sorong (OikoNews) – PAPEDA Summit 2026: Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua secara resmi dibuka di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu, 2 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 4 September 2026 ini menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan gagasan, aspirasi, dan langkah nyata bagi pembangunan Tanah Papua yang adil, sejahtera, dan lestari.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Turut hadir Gubernur Papua Barat Daya beserta para Gubernur dan Wakil Gubernur se-Tanah Papua atau wakilnya, para Menteri dan Wakil Menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat, anggota DPR RI, DPD RI, MRP, DPR se-Tanah Papua, unsur Forkopimda Papua Barat Daya, serta pimpinan organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, perempuan, pemuda, akademisi, pelaku usaha, media, dan seluruh peserta dari berbagai latar belakang.

Lahir dari Semangat Bersatu Membangun Tanah Papua

Ketua Panitia Penyelenggara PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, S.T., M.Si., dalam laporannya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya pertemuan besar ini. Ia menjelaskan bahwa PAPEDA Summit lahir dari semangat sederhana namun mendalam: masa depan Tanah Papua harus dibicarakan dan dibangun bersama-sama.

Foto : OikoNews/Dadi Babusalam

Gagasan ini bermula dari pertemuan para Gubernur se-Tanah Papua di Manokwari dan Timika yang menyepakati penyelenggaraan Festival Pembangunan Berkelanjutan, serta diperkuat dukungan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil se-Tanah Papua yang bertemu di Jayapura. PAPEDA Summit hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, perempuan, dan generasi muda untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Sampai saat ini, tercatat sebanyak 1.030 peserta hadir dari enam provinsi di Tanah Papua, berbagai wilayah Indonesia, serta perwakilan negara sahabat. Angka ini bukan sekadar jumlah, melainkan cerminan besarnya perhatian dan harapan bersama terhadap masa depan Tanah Papua,” ujar Julian Kambu.

Penyelenggaraan PAPEDA Summit 2026 didukung oleh kolaborasi mitra pembangunan serta keterlibatan sedikitnya lima belas kementerian di tingkat pusat, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koperasi, Bappenas/PPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula lembaga negara dan institusi strategis, serta delegasi dari Kedutaan Besar Norwegia dan Kedutaan Besar Jerman.

Foto : OikoNews/Dadi Babusalam

Selama tiga hari, melalui 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel, serta PAPEDA Expo, peserta akan mendiskusikan isu-isu krusial mulai dari kepemimpinan dan pembangunan, hak masyarakat adat, hutan adat, perlindungan hutan dan laut, kedaulatan pangan dan energi, hingga pembiayaan alam dan ekonomi regeneratif.

“PAPEDA Summit bukan sekadar konferensi. Ini adalah ruang perjumpaan: tempat kebijakan bertemu pengalaman masyarakat, pengetahuan ilmiah bertemu kearifan adat, dan berbagai pihak duduk bersama mencari jalan menuju masa depan Papua yang lebih baik,” tegasnya.

Gubernur Elisa Kambu: Pembangunan Harus Menempatkan Manusia, Alam, dan Budaya Sebagai Satu Kesatuan

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat, sukacita, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia maupun luar negeri.

“Kehadiran kita bersama di sini menunjukkan adanya satu semangat yang sama: bahwa masa depan Tanah Papua perlu dibangun melalui kerja bersama, dengan mendengarkan masyarakatnya, menjaga alamnya, menghormati budayanya, serta membuka ruang yang luas bagi generasi mendatang,” ujar Gubernur Elisa Kambu.

Ia menegaskan bahwa Tanah Papua dianugerahi kekayaan luar biasa  hutan yang luas, laut yang kaya, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta keragaman masyarakat adat dan kebudayaan. Namun kekayaan tersebut sekaligus membawa tanggung jawab besar. Pembangunan di Tanah Papua harus mampu menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan masa depan, menghadirkan kesejahteraan sekaligus menjaga hutan, laut, wilayah adat, dan seluruh ruang hidup masyarakat.

“Pembangunan Tanah Papua tidak dapat semata-mata diukur dari seberapa besar investasi, seberapa banyak infrastruktur, atau seberapa cepat ekonomi tumbuh. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta apakah hutan, laut, sungai, dan pulau-pulau kita tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Tegaskan: Kekayaan Alam Harus Melindungi Rakyat, Bukan Dikuasai Pihak Luar

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Elisa Kambu juga menyoroti secara jujur dan terbuka minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah Papua, termasuk Papua Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa selama ini Papua kerap baru diperhatikan jika muncul gerakan  pembakaran hutan, demonstrasi, hingga penolakan terhadap Otsus baru bisa  memicu perhatian pusat.

“Bangsa ini, jika kita bicara baik-baik tidak mau didengar, harus ada gerakan baru berubah. Sejarah bangsa ini begitu,” ujar Elisa di hadapan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan para delegasi. “Jika bangsa Indonesia tidak jujur, maka kita tetap berjalan di tempat dan tak akan maju ke depan,"tambahnya .

Elisa meminta kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menyelamatkan hutan Papua. “Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar. Nanti jika ada tambang di Papua, setelah diperiksa pemiliknya adalah jenderal dan pengusaha,” ungkapnya dengan tegas.

Melalui forum ini, Gubernur mendesak pemerintah pusat untuk segera mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat, agar hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua dapat diproteksi dan dilindungi oleh seluruh pihak.

“Mari kita pastikan setiap gagasan yang lahir dari PAPEDA Summit dapat diterjemahkan menjadi kerja bersama. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini menghasilkan gagasan, komitmen, serta kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi Tanah Papua. Selamat datang di Papua Barat Daya. Mari kita bekerja bersama untuk Tanah Papua yang maju, sejahtera, adil, lestari, dan tetap menjadi rumah yang membanggakan bagi generasi kini maupun yang akan datang,” pungkas Elisa Kambu.(*)

Editor : Yosep Bifel