LKPP Sosialisasi Aplikasi INAPROC, Perkuat Peran Pelaku Usaha OAP dalam Pengadaan Barang/Jasa di Papua Barat Daya

Jika di suatu wilayah tidak terdapat pelaku usaha OAP yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan dapat diberikan kepada pelaku usaha non-OAP dengan kewajiban bermitra atau bekerjasama dengan pelaku usaha OAP dalam bentuk kerjasama operasi dan/atau sub-kontrak.

---

Sorong, (OikoNews) — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menggelar kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi Aplikasi INAPROC khusus untuk validasi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Sorong. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Sorong dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat Daya ini berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, pada Selasa (3/11/2026).

Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., yang mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA. Turut hadir dan menjadi narasumber utama adalah Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, S.T., M.T., beserta jajarannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat Daya, Novianto B.Zulkarnain,S.T.,  dan para pelaku usaha Orang Asli Papua di wilayah Sorong. Kegiatan ini berlangsung dua hari, hari pertama untuk pengusaha OAP dan  hari berikutnya untuk para verifikator LKPP dari seluruh wilayah Papua.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LKPP dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Barat Daya yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai wujud dukungan nyata bagi pengusaha Orang Asli Papua.

"Atas nama Pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada putra-putra dan pengusaha Orang Asli Papua untuk lebih memahami sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.

Anshar mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmasi bagi pelaku pengadaan barang dan jasa bagi Orang Asli Papua melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025. Kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam memberikan ruang, kesempatan, dan kemudahan yang lebih besar bagi pelaku usaha Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

"INAPROC ini adalah pintu masuknya. Melalui aplikasi ini, kesempatan yang sudah dibuka oleh pemerintah dapat kita akses secara lebih mudah, transparan, dan terarah," tegasnya.

Meski pemerintah telah memberikan kebijakan yang berpihak, Anshar menegaskan bahwa afirmasi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan dari para pelaku usaha itu sendiri.

"Kebijakan afirmasi yang dibuka oleh pemerintah harus disambut dengan kesiapan administrasi, peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta kemampuan untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa. Kesempatan yang ada tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan kesiapan diri," pesannya.

Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, dan memanfaatkan kesempatan belajar sebaik-baiknya. Harapannya, ke depan semakin banyak pengusaha Orang Asli Papua yang terdaftar, terverifikasi, dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 Anshar menekankan pentingnya menjaga kepercayaan.

"Menjadi pengusaha , menjaga kepercayaan adalah hal yang utama. Uang boleh habis, tetapi kalau kita masih dipercaya, kita bisa memulainya kembali. Namun kalau kita sudah diberi kepercayaan, tetapi kita tidak bisa menjaganya jangan harap kita akan mendapat pekerjaan lagi. Cerita buruk menyebar dari mulut ke mulut, dan akhirnya nama baik kita yang susah dibangun kembali. Jadi, sekali lagi: jaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya," ujarnya dengan tegas namun penuh kehangatan.

Kegiatan sosialisasi INAPROC ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga membangun mentalitas pengusaha Orang Asli Papua yang profesional, terpercaya, dan mandiri dalam mengakses peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pemaparannya, Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, S.T., M.T., menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di wilayah Papua memiliki pengaturan khusus yang tertuang dalam dua peraturan presiden, yaitu:

• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua

"Khususnya Perpres 108 Tahun 2025 berlaku untuk proses pengadaan yang lokasinya di Papua, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Papua maupun oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah lain di luar Papua yang lokasi pekerjaannya berada di Papua," jelas Sugianto.

Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, S.T., M.T.,saat diwawancarai awak media.

Melalui dua peraturan tersebut, terdapat kekhususan dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa di Papua:

Untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya:

• Pemilihan Langsung

• Pengadaan Langsung

• Penunjukan Langsung

• Tender Cepat

• Tender Terbatas — metode ini khusus hanya ada di wilayah Papua

Untuk Jasa Konsultansi:

• Pemilihan Langsung

• Pengadaan Langsung

• Penunjukan Langsung

• Seleksi Cepat

• Seleksi

Proses Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung mengacu pada Perpres 46 Tahun 2025, sedangkan Tender Cepat dan Seleksi Cepat dilaksanakan sesuai ketentuan Perpres 108 Tahun 2025.

Salah satu poin terpenting dalam Perpres 108 Tahun 2025 adalah adanya afirmasi khusus bagi pelaku usaha Orang Asli Papua. Sesuai ketentuan, OAP didefinisikan sebagai orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

"Pelaku usaha OAP dapat berbentuk perorangan maupun badan usaha, dan tetap harus memenuhi persyaratan kualifikasi serta syarat administrasi dan teknis agar dapat mengikuti proses pengadaan," tegas Sugianto.

Jika di suatu wilayah tidak terdapat pelaku usaha OAP yang mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan dapat diberikan kepada pelaku usaha non-OAP dengan kewajiban bermitra atau bekerjasama dengan pelaku usaha OAP dalam bentuk kerjasama operasi dan/atau sub-kontrak. Selain itu, pelaku usaha juga diutamakan berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan.

LKPP saat ini sedang melakukan transformasi digital melalui pengembangan satu platform terintegrasi bernama INAPROC — Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nasional. INAPROC merupakan ekosistem digital tunggal yang menyatukan berbagai sistem pengadaan yang sebelumnya terpisah.

Kelebihan INAPROC:

✅ Satu akun untuk semua metode pengadaan — memudahkan administrasi pelaku usaha

✅ Proses lebih sederhana, cepat, terintegrasi, dan transparan

✅ Seluruh proses tercatat secara digital

✅ Lebih efektif dan efisien

✅ Menggerakkan ekonomi kerakyatan dan penguatan industri dalam negeri

Saat ini, sekitar 50 persen peserta yang hadir telah memiliki akun INAPROC. Bagi yang belum, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk pendaftaran akun secara langsung.

Aplikasi INAPROC telah dilengkapi fitur khusus yang memuat status pelaku usaha OAP. Setelah melalui proses pendaftaran dan validasi, pelaku usaha OAP akan mendapatkan status khusus dalam sistem tersebut.

"Ketika sudah terverifikasi sebagai pelaku usaha OAP, maka proses pengadaan yang memberikan afirmasi dan prioritas bagi OAP akan menjadi lebih cepat dan terarah. Namun proses pendaftaran dan validasi ini tetap harus dilalui terlebih dahulu agar datanya sah dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Sugianto.

Sugianto juga menjelaskan bahwa meskipun pengadaan pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, Perpres 108 Tahun 2025 memberikan fleksibilitas bagi daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan.

"Pemerintah daerah di Papua dapat mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan secara non-elektronik untuk wilayah tertentu yang memang belum terjangkau jaringan yang memadai. Permohonan ini diajukan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan evaluasi berkala," tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi pelaku usaha Orang Asli Papua dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah Papua Barat Daya, sekaligus memastikan bahwa kebijakan afirmasi yang telah diatur pemerintah dapat berjalan optimal di lapangan.(*)

Editor : Yosep Bifel