LKPP: Label Khusus di INAPROC Permudah Afirmasi Pengadaan bagi Pelaku Usaha OAP

Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Sugianto, S.T., M.T.,

---

"Jangan hanya bicara konstruksi. Ada jasa konsultansi, jasa lainnya, dan pengadaan barang. Semua sektor harus bisa diakses oleh pengusaha OAP," ujar Novianto kepada wartawan.

Sorong, (OikoNews) — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menggelar diseminasi dan sosialisasi aplikasi INAPROC, khusus untuk validasi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Sorong. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Sorong dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (3/11/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Sugianto, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 memuat amanat afirmasi bagi pelaku usaha OAP, dan amanat tersebut telah diwujudkan ke dalam fitur sistem INAPROC.

"Para pelaku usaha OAP harus mendaftarkan diri ke dalam sistem INAPROC, lalu mengajukan proses validasi status OAP. Setelah divalidasi oleh tim verifikator LKPP di tingkat provinsi maupun kota di wilayah Papua, nanti di dalam sistem akan muncul label atau penanda bahwa perusahaan tersebut adalah pelaku usaha OAP," jelas Sugianto.

Dengan label itu, penyelenggara pengadaan dapat mengenali pelaku usaha OAP secara langsung, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, tercatat secara digital, transparan, dan kebijakan afirmasi dapat berjalan sesuai tujuan. Afirmasi ini berlaku untuk semua jenis paket pengadaan: barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi.

Sosialisasi di Sorong merupakan tahap pertama. Selanjutnya, verifikator dari enam provinsi di wilayah Papua akan dilatih secara seragam agar proses validasi berjalan konsisten di seluruh Papua.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat Daya, Novianto B. Zulkarnain, S.T., saat diwawancarai media.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat Daya, Novianto B. Zulkarnain, S.T., menyampaikan apresiasi kepada tim LKPP dan Pemerintah Kota Sorong atas terselenggaranya kegiatan. Ia menegaskan pentingnya pemerataan peluang di semua sektor usaha, tidak hanya konstruksi.

"Jangan hanya bicara konstruksi. Ada jasa konsultansi, jasa lainnya, dan pengadaan barang. Semua sektor harus bisa diakses oleh pengusaha OAP," ujar Novianto kepada wartawan.

Ia menjelaskan syarat badan usaha OAP berdasarkan Perpres 108/2025 adalah:

✅ Saham dimiliki OAP lebih dari 50%

✅ Pengurus perusahaan lebih dari 50% adalah OAP

✅ Menyerap tenaga kerja lokal dari kalangan OAP

Poin penting yang ditekankan adalah larangan praktik kerja sama bendera atau menjual pekerjaan kepada pihak lain.

"Dalam Perpres 108 sudah jelas, kerja sama bendera tidak dibenarkan. Kalau dapat pekerjaan, kerjakan sendiri. Jual beli pekerjaan tidak boleh. Saya harap teman-teman OAP tidak melakukan itu. Jangan hanya karena pikiran besok mau makan apa, lalu menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain. Pengusaha OAP harus lebih maju dari itu," tegas Novianto.

Proses validasi ini juga bertujuan memastikan bahwa kebijakan afirmasi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, sehingga sasaran pembangunan tepat kepada Orang Asli Papua. Sistem pendaftaran baru akan menggantikan mekanisme sebelumnya, sehingga data OAP terintegrasi secara nasional dan terverifikasi dengan akurat.(*)

Editor : Yosep Bifel