Genjot PAD & Tagih Piutang Rp50,18 Miliar, Pemkab Manokwari Susun Strategi Penataan Pendapatan Daerah

Hermus Indou: Digitalisasi, Tim Khusus, serta Intensifikasi Potensi Baru Jadi Kunci Perbaikan

 

MANOKWARI (OikoNews)- Pemerintah Kabupaten Manokwari menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sekaligus membereskan tumpukan piutang pajak daerah yang telah mencapai nilai Rp50,18 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam Rapat Paripurna DPRK Manokwari yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat, 28 Agustus 2026.

Hermus menjelaskan bahwa nilai piutang yang tercatat sebagian besar berasal dari akumulasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun‑tahun sebelumnya. Masalahnya tidak hanya pada keterlambatan pembayaran semata, melainkan juga menyangkut data yang belum tertib: banyak wajib pajak yang sudah berpindah domisili, hingga objek pajak yang ternyata sudah tidak lagi aktif namun masih tercatat dalam daftar tunggakan.

“Sebagian besar piutang berasal dari PBB, termasuk wajib pajak yang berpindah domisili dan objek pajak yang sudah tidak aktif,” jelas Hermus.

Untuk mempercepat penagihan sekaligus meluruskan data, Pemkab Manokwari membentuk tim penagihan intensif yang beranggotakan unsur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara. Langkah ini akan berjalan beriringan dengan penerbitan surat teguran secara bertahap, hingga verifikasi menyeluruh terhadap utang yang sudah sulit ditagihkan. Seluruh upaya ini ditargetkan dapat diselesaikan sepenuhnya hingga akhir tahun 2027.

Bupati juga mengakui realisasi Pendapatan Asli Daerah selama ini belum berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala, baik dari dalam maupun luar: mulai dari penetapan sasaran pendapatan yang belum cukup tepat, data wajib pajak maupun retribusi yang belum selalu mutakhir, naik turunnya kondisi usaha masyarakat, hingga terbatasnya sarana untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Berbagai pembenahan menyeluruh pun segera dijalankan:

✅ Menerapkan digitalisasi penuh lewat sistem e‑pajak dan e‑retribusi, serta menghubungkan langsung sistem pencatatan dengan perbankan untuk sektor restoran, penginapan, parkir, hingga tempat hiburan;

✅ Intensifikasi sekaligus ekstensifikasi: menggali sumber pendapatan baru dari sektor jasa, perdagangan, pariwisata, sentra ekonomi rakyat, pengelolaan kebersihan, hingga memanfaatkan aset milik daerah secara optimal lewat sewa atau kerja sama yang teratur;

✅ Penataan kelembagaan: meninjau kinerja dinas‑dinas penghasil pendapatan secara berkala, termasuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

✅ Predikat WTP Jadi Pemicu, Bukan Tujuan Akhir

Terkait capaian gemilang berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, Hermus menyampaikan penghargaan sekaligus pengingat: keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian administratif semata, melainkan landasan untuk semakin meningkatkan kualitas perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

“WTP bukan ukuran tunggal keberhasilan pembangunan. Ke depan, perbaikan kapasitas fiskal ini harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dengan seluruh langkah ini, Pemkab Manokwari berharap kemandirian keuangan daerah semakin kokoh, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikelola benar‑benar kembali menjadi manfaat nyata bagi warga Manokwari.(*)

Penulis : Sarteis Way

Editor : Yosep Bifel