BPBD Gelar Workshop Evaluasi Pelaksanaan SPM dan Pemaduan Penanggulangan Bencana

SORONG, (OikoNews)-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pemaduan penanggulangan bencana yaitu proses mengintegrasikan risiko bencana dan rencana aksi mitigasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan aman, berkelanjutan, serta melibatkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),  pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dengan fokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan.

Workshop evaluasi pelaksanaan SPM dan Pemaduan Penanggulangan Bencana Ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Hotel Aston Sorong, Kamis 16 April 2026.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan, kehadiran peserta dalam forum ini bukan sekadar kebetulan, melainkan wujud komitmen bersama dalam menghadapi potensi ancaman bencana.

Ket. Foto : Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membuka kegiatan workshop evaluasi pelaksanaan SPM dan Pemaduan Penanggulangan Bencana.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya secara fisik tetapi juga menyangkut aspek mental dan psikologis masyarakat,”katanya.

Elisa menyampaikan bahwa pembangunan ke depan tidak bisa lagi mengabaikan aspek kebencanaan. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya mitigasi agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga lingkungan secara keseluruhan.

“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dan keselamatan seluruh makhluk hidup,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman teknis terkait integrasi isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga rencana sektoral lainnya.

Dokumen yang dihasilkan diharapkan berbasis data dan informasi akurat mengenai kondisi wilayah serta potensi risiko bencana di Papua Barat Daya.

“Dokumen ini harus menjadi rujukan bersama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ke depan,” tukasnya.

Gubernur juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam program kerja nyata.

“Kita tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan,”ujar Elisa Kambu.

Kegiatan ini juga mendorong penguatan sinergi antar lembaga guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang.

“Kita hanya menjaga titipan untuk anak cucu kita. Karena itu, mari kita pastikan pembangunan yang kita lakukan tetap selaras dengan keberlanjutan kehidupan,” pesan Gubernur.

Diharapkan kegiatan ini  mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana di Papua Barat Daya.(*)

Editor : Yosep Bifel